Dikukuhkan Guru Besar, Prof Catur Kupas Tuntas Peta Kekuasaan Politik Digital Big Data

Prof. Catur Suratnoaji (Kiri) berjabat tangan dengan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur, Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT., IPU. Dok. Tim Web News

Ikomupnvjt – Di tengah derasnya arus demokrasi digital, pendekatan big data mulai mengubah cara memahami politik. Bukan lagi sekadar soal siapa berbicara, tetapi bagaimana percakapan itu terbentuk, menyebar, dan memengaruhi publik. Perspektif inilah yang mengemuka dalam pengukuhan Catur Suratnoaji sebagai Guru Besar bidang Komunikasi Politik dan Big Data di UPN “Veteran” Jawa Timur, Sabtu (25/4/2026).

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Catur menekankan bahwa komunikasi politik di era digital telah bertransformasi menjadi sistem berbasis jaringan yang kompleks. Melalui analisis big data, jutaan percakapan publik di media sosial dapat dipetakan untuk melihat pola interaksi, aliran informasi, hingga aktor-aktor kunci dalam diskursus politik.

“Komunikasi politik saat ini tidak lagi berdiri sendiri sebagai pesan, tetapi sebagai jaringan yang saling terhubung dan bergerak secara real-time,” ungkapnya.

Berbeda dengan pendekatan konvensional, riset berbasis big data memungkinkan peneliti mengidentifikasi bagaimana opini publik terbentuk dan menyebar dalam ekosistem digital. Tidak hanya melihat isi percakapan, tetapi juga hubungan antar pengguna, intensitas interaksi, hingga pembentukan klaster-klaster politik di media sosial.

Menariknya, dalam struktur jaringan tersebut, perempuan tidak lagi berada di pinggiran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan kini tampil sebagai bagian penting dalam jaringan komunikasi politik digital—bahkan menjadi produsen informasi dan penggerak arus opini publik.

Hal ini menjadi pergeseran signifikan jika dibandingkan dengan era sebelumnya, di mana perempuan kerap mengalami keterbatasan dalam ruang komunikasi politik. Transformasi ruang publik digital justru membuka peluang baru bagi perempuan untuk mengekspresikan pandangan politik secara lebih terbuka dan luas.

Tidak hanya itu, analisis berbasis social network juga menunjukkan bahwa percakapan politik di media sosial membentuk struktur jaringan yang kompleks, di mana interaksi antar pengguna—baik melalui retweet, mention, maupun respons—menciptakan arus komunikasi yang saling memengaruhi.

Dalam konteks ini, politik tidak lagi semata-mata ditentukan oleh elite atau institusi formal, melainkan oleh dinamika jaringan digital yang terus berkembang. Preferensi politik, termasuk di kalangan perempuan, terbentuk dari kombinasi isi pesan, struktur jaringan, serta intensitas interaksi di ruang digital.

Prof. Catur menegaskan bahwa pendekatan big data menjadi kunci untuk memahami demokrasi modern. Dengan memanfaatkan data berskala besar, peneliti dapat membaca arah opini publik secara lebih akurat sekaligus memetakan kekuatan aktor-aktor dalam komunikasi politik. “Di era ini, kekuasaan tidak hanya ada pada siapa yang berbicara, tetapi pada siapa yang mampu membangun jaringan dan menggerakkan percakapan,” tegasnya.

Temuan ini sekaligus menandai pergeseran penting dalam demokrasi Indonesia: dari politik berbasis panggung menuju politik berbasis jaringan—di mana perempuan kini tidak hanya hadir, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama dalam ekosistem komunikasi politik digital. (S)

Penulis: Muhammad Shofil Azmi